Temuan Satgassus Polri: Ribuan Petani Manggarai Tidak Terdata sebagai Penerima Pupuk Subsidi

POLRI724 Dilihat

DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi MABES Polri, Yudi Purnomo Harahap, mengumumkan bahwa tim bersama Polres Manggarai dan Polres Manggarai Barat memantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, NTT.

Pemantauan ini berlangsung dari tanggal 18 hingga 22 Juni 2024. Tim yang terdiri dari Hotman Tambunan sebagai Ketua, Herbert Nababan sebagai Wakil Ketua, serta Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika, dan Erfina, bertugas mengawasi proses penyaluran pupuk subsidi.

Yudi, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, menegaskan bahwa pemantauan ini bertujuan menekan penyalahgunaan pupuk subsidi yang dapat merugikan keuangan negara dan memastikan pupuk sampai ke tangan petani yang berhak tepat waktu.

Baca Juga :  Kolaborasi Polres Bondowoso dan Off Roader untuk Bantu Warga Sukorejo

“Pemantauan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan pupuk subsidi dan memastikan petani mendapatkannya sesuai kebutuhan,” jelas Yudi.

Herbert Nababan, mantan Penyidik Senior KPK, memimpin pertemuan antara Satgassus, Kementerian Pertanian, Bupati Manggarai, dan Bupati Manggarai Barat, serta PT Pupuk Indonesia, distributor, dan kelompok petani.

Herbert menekankan pentingnya distribusi pupuk yang lancar dan bebas penyelewengan. “Distribusi harus berjalan lancar tanpa ada penyelewengan,” kata Herbert.

Tim juga melakukan inspeksi ke kios-kios pupuk untuk memastikan ketersediaan stok dan penyaluran yang sesuai aturan. Berdasarkan pemantauan, ditemukan beberapa masalah:

  1. Ribuan Petani Tidak Terdata: Banyak petani yang berhak belum terdaftar di E-RDKK karena masalah padan data NIK dengan Dukcapil dan keterbatasan waktu input data.
  2. Kartu Tani Belum Disalurkan: Banyak kartu tani belum diterima petani, menyulitkan mereka menebus pupuk subsidi.
  3. Distribusi Kios Tidak Merata: Ada petani yang harus menempuh jarak hingga 80 km untuk mendapatkan pupuk.
  4. Kurangnya Pemahaman Distributor dan Kios: Banyak distributor dan kios belum memahami petunjuk teknis penyaluran.
  5. Kewajiban Stok Minimum: Stok minimum di gudang distributor dan kios belum dipahami dengan baik.
  6. Penolakan Transaksi Penebusan: Banyak transaksi penebusan ditolak karena ketidaklengkapan administrasi.
Baca Juga :  Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas, Polres Malang Siaran di Radio Kanjuruhan FM

Satgassus juga menerima keluhan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengenai kurangnya dukungan operasional. “Kami meminta dukungan operasional yang memadai untuk PPL,” tambah Yudi.

Diharapkan, dengan pemantauan ini, penyaluran pupuk subsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan petani di Manggarai dan Manggarai Barat. (dk/nns)

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *