DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, dengan tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa oknum pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan. Baihaki menyatakan bahwa tindakan ini sangat mencoreng nama baik BPK, yang seharusnya menjadi instansi negara yang berfungsi mengaudit dan menemukan kerugian negara, tetapi malah dijadikan alat untuk melakukan pemerasan.
Kasus pemerasan ini terungkap dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), di mana Direktur Operasional Waskita Beton Precast, Sugiharto, mengakui bahwa ia pernah menyiapkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk memenuhi permintaan dari BPK RI. Kasus serupa juga terjadi di Kementerian Pertanian (Kementan RI), di mana dalam sidang korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), terungkap bahwa BPK meminta uang pelicin sebesar Rp 12 miliar agar Kementan RI lolos dari temuan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Maka dengan ini kami meminta kepada KPK untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para oknum pegawai BPK yang telah terlibat dan terbukti melakukan pemerasan dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya,” tegas Baihaki Akbar.
Lebih lanjut, Baihaki mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, AMI akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor BPK Jawa Timur sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja BPK yang dianggap tidak profesional dan bobrok.
“Tindakan pemerasan oleh oknum BPK ini tidak bisa dibiarkan. KPK harus segera bertindak tegas untuk memanggil dan memeriksa mereka yang terlibat. Kami dari AMI akan terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan,” tambah Baihaki.
Menurut Baihaki, aksi demonstrasi ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan diam terhadap praktik korupsi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai negara.
“Kami berharap aksi ini dapat menjadi tekanan bagi KPK dan instansi terkait untuk segera mengambil tindakan nyata,” pungkasnya. (dk/nw)
