DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, menyatakan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di wilayahnya diharapkan akan memperbaiki kehidupan dan ekosistem pers.
“Karena UKW dan sertifikasi yang mengiringinya ini bukan alat untuk menaikkan kelas, bukan untuk naik pangkat tetapi justru alat untuk mengukur apakah Anda itu layak disebut sebagai jurnalis,” kata Lutfil Hakim, yang akrab disapa Cak Item, saat memberikan sambutan pada UKW ke-57 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (28/5/2024).
UKW ke-57 PWI Jawa Timur dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun, dengan diikuti oleh 36 peserta yang terbagi dalam tiga jenjang: muda sebanyak 18 orang, madya sebanyak 12 orang, dan utama sebanyak 6 orang.
Menurut Cak Item, setelah lulus UKW, peserta harus menunjukkan konsistensi dalam kejurnalistikan, mulai dari perencanaan, proses peliputan, hingga pemuatan berita. Namun, yang lebih penting lagi adalah menunjukkan kompetensi etika dan moral yang lebih penting dari kompetensi teknis.
“Tidak ada kemudian jurnalis itu mengintimidasi, tidak sopan,” ujar Cak Item.
Kompetensi ketiga yang dianggap sangat penting oleh Cak Item adalah kapasitas keilmuan. Wartawan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan jurnalistik yang memadai, karena tugas jurnalis sangat berat, yaitu mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. Jika jurnalis tidak kompeten, bagaimana publik bisa mendapatkan informasi yang cerdas?
Lutfil Hakim juga mengingatkan para peserta UKW untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan mereka, karena itu merupakan suatu keniscayaan. Jika semua itu dilakukan dengan niat baik, maka akan dicatat sebagai amal baik.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, menyampaikan bahwa PWI Jawa Timur bisa mendapatkan jatah kembali untuk menyelenggarakan UKW jika bekerja keras dan memiliki dana, mengingat jumlah anggota PWI di daerah ini paling banyak.
Hendry menegaskan bahwa program UKW gratis ini merupakan janji kampanyenya di Kongres PWI. “Ini UKW yang ke-18 dari 38 provinsi, ditambah Solo sebagai daerah khusus. Kita terdepan dan diharapkan September program selesai,” ujarnya.
Hendry juga menegaskan bahwa ia melanjutkan kebijakan Ketua Umum PWI Pusat sebelumnya, Margiono, yang menekankan pada program pendidikan. “Kalau ada 10 program, maka 9-nya harus pendidikan dan peningkatan kompetensi,” tambah Hendry. (dk/nw)
