Kasus Siswi SMK Dihamili Guru, Ning Lia Dorong Penegakan Hukum Sampai Tuntas

PERISTIWA DAERAH662 Dilihat

Diagram Kota Surabaya – Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029, Dr Lia Istifhama, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kasus perempuan dihamili secara tidak bertanggung jawab. Bahkan tak sedikit korbannya di bawah umur.

Misalnya, kasus siswi SMK negeri di Mojokerto yang dihamili oleh guru ekstrakulikulernya. Menurut Lia, kejahatan kemanusiaan yang menimpa anak di bawah umur tersebut menjadi pengingat bahwa kasus serupa sangat banyak terjadi di tengah masyarakat.

“Ini tentu keprihatinan dan harus menjadi atensi kita bersama. Bagaimana keamanan situasi dan perlindungan yang seharusnya dimiliki anak-anak juga menjadi tanggung jawab kita semua yang sudah dewasa,” jelasnya, Sabtu, 18 Mei 2024.

Lia mengatakan, masyarakat pun harus tegas untuk menempatkan mana korban dan pelaku. Masyarakat tidak boleh menyudutkan perempuan yang mana selalu menjadi korban dalam kasus pemerkosaan.

Baca Juga :  Sinergi BPJS Kesehatan dan Kejari Surabaya untuk Penanganan Hukum Bidang JKN

Sebaliknya, masyarakat harus memposisikan laki-laki yang menghamili atau melakukan tindakan asusila tersebut sebagai pelaku.

Pihaknya lantas mengajak masyarakat untuk berhenti menyebut istilah suka sama suka atau menyalahkan perempuan karena kurang bisa menjaga diri dan sebagainya.

“Dengan menempatkan perempuan, apalagi di bawah umur sebagai korban, maka setidaknya mereka mendapatkan support atau dukungan penguatan mental di tengah trauma dan segala problem psikis yang mereka alami,” katanya.

“Hamil tanpa hubungan pernikahan, tentu beban yang sangat besar bagi seorang calon ibu. Mereka bukan hanya tertekan memikirkan masa depan dirinya sendiri, tapi juga anak yang kelak dilahirkannya. Belum lagi beban eksternal yang mana mereka memikirkan stigma masyarakat terhadapnya dan keluarganya,” sambung Lia.

Ning Lia, sapaan akrab advokat yang pernah menulis buku tentang resiliensi korban pelecehan seksual tersebut, kemudian menyinggung penegakan UU Perlindungan Anak.

Baca Juga :  Suarakan Aksi Antikorupsi: KPK Gelar Workshop di Surabaya

“Atas dasar suka sama suka tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum. Pelaku yang melakukan persetubuhan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya,” tegas dia.

Lia bahkan menyinggung hukuman kebiri. Menurut dia, hukuman kebiri bukan lagi wacana. Akan tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk kelangsungan moral bangsa.

Penegakan hukum yang tuntas, dinilainya sangat wajib. Namun upaya preventif kejahatan serupa juga wajib ditegakkan dan diberlakukan. Salah satunya adalah hukuman kebiri.

“Kebiri adalah upaya abolisionistik kejahatan seksual. Kebiri ini bukan lagi penting tapi harus sesegara mungkin karena kita bicara dampak berkelanjutan yang dialami korban. Bukan hanya trauma, tapi korban kehilangan masa depan yang semestinya ingin mereka miliki sesuai mimpi mereka. Belum lagi dampak psikologis yang juga dialami keluarga besar. Apalagi jika korban sampai melahirkan, maka panjang sekali dampaknya,” paparnya.

Baca Juga :  Suarakan Aksi Antikorupsi: KPK Gelar Workshop di Surabaya

Terakhir, Lia secara tegas menyebut bahwa hukuman seberat-beratnya pada pelaku pun, tidak bisa menutupi semua luka yang dialami korban.

“Sebenarnya, sebesar apapun hukuman bagi pelaku, tidak bisa mengimbangi atau menutupi semua luka yang dialami korban. Namun karena kejahatan amoral yang dilakukan pelaku memang sudah menjadi fenomena yang nyata, maka mau tidak mau kita hanya bisa bicara penegakan hukum yang tegas dan tuntas. Sembari marilah kita selalu menguatkan korban asusila dimanapun mereka berada. Stop stigma suka sama suka, itu tidak ada. Jangan pernah menyalahkan korban,” tuntas Lia.

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *