Diagram Kota Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama diplomasi ekonomi internasional.
Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara kedua lembaga melalui koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan internasional untuk memperjuangkani kepentingan Indonesia di tingkat internasional.
Penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan upaya koordinasi dan sinergi kedua lembaga dalam meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di internasional.
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 15 Mei 2024. Kerja sama kedua lembaga akan berlaku efektif hingga tanggal 15 Mei 2029.
“Penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan upaya koordinasi dan sinergi kedua lembaga dalam meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di internasional,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa (28/5/2924).
Dengan kerja sama ini, diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia menjadi lebih efektif dalam mendukung kepentingan nasional dan meningkatkan persepsi positif perekonomian Indonesia di tingkat internasional.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, area kerja sama ini difokuskan pada tiga aspek utama.
Aspek pertama melibatkan upaya bersama untuk mengelola persepsi positif Indonesia dan mendorong investasi dan perdagangan untuk mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan pemah kebijakan Indonesia.
Aspek kedua melibatkan perumusan posisi Indonesia dan pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan dan meningkatkan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.
Aspek ketiga melibatkan dukungan terhadap kepentingan ekonomi nasional di tingkat internasional, termasuk melalui kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi, memperluas konektivitas sistem pembayaran, dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Kerja sama ini akan membantu meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional dan memastikan bahwa kepentingan nasional terjaga.
“Ini juga akan membantu meningkatkan pemahaman dan persepsi positif perekonomian Indonesia di tingkat internasional,” pungkas Gubernur BI Perry Warjiyo. (dk/ria)
