Diagram Kota Surabaya – Pemilu merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Namun, Pemilu tahun ini, tanda-tanda kecurangan dalam pemilu semakin terlihat.
Hal tersebut disampaikan pengamat Politik Saiful Huda Ems. Saiful menjelaskan salah satu contohnya adalah perolehan suara partai politik yang tidak sejalan dengan realitas yang ada.
Saiful mencontohkan, perolehan suara untuk PSI semakin merangkak naik mendekati ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), sedangkan perolehan suara untuk PPP yang awalnya sudah tembus 4 %, kini terus menurun dibawah 4 %.
“Sebagai contoh, kita dapat melihat perolehan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang semakin merangkak naik mendekati ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold),” kata Saiful kepada diagramkota.com, Senin (4/3/2024)
Lebih lanjut Saiful menegaskan hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan bahwa ada kekuatan di balik layar yang memanipulasi hasil pemilu untuk kepentingan tertentu.
“Ini berarti apa yang pernah saya katakan hampir menjadi kenyataan, PSI akan diloloskan ke Senayan meski dengan suaranya yang minim, sedangkan PPP akan dipaksa untuk tidak lolos ke Senayan,” sambungnya.
Saiful juga mengamati perolehan suara Partai GOLKAR, yang seharusnya hanya memperoleh suara 7 % dipush terus menerus untuk mendapatkan suara 16 % lebih, jauh lebih banyak dari Partai GERINDRA yang hanya memperoleh suara 13 % lebih.
“Dan suara GOLKAR nyaris menyamai suara PDIP yang berada di kisaran 17 % lebih. Padahal GOLKAR saat ini sedang tidak memiliki figur-figur politisi yang populer dan tidak didukung oleh kader-kader partainya yang militan,” jelasnya.
Menurutnya, selain itu juga suara partai-partai kecil dan papan tengah juga banyak yang hilang tiba-tiba, bahkan ada Caleg yang tidak mendapatkan suara sama sekali, padahal sebelumnya di TPS-TPS ia mendapatkan banyak suara.
“Kecurangan PEMILU yang terstruktur, sistematis dan masif ini benar-benar telah terjadi, maka sangat tepat kiranya jika Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri mulai berbicara dan menunjukkan dukungannya untuk dilakukannya Hak Angket oleh parlemen,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto juga menyatakan perlunya dilakukan audit forensik dan audit investigatif, bahkan juga perlu diadakannya audit data C1.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menegaskan semua itu berdasarkan pertimbangan dari masukan banyak ahli forensik digital dan ahli tekhnologi informasi, telematika dan multi media.
Bukan itu saja, masukan dari banyak kader dan saksi di lapangan, yang mengetahui benar-benar soal manipulasi atau kecurangan selama Pemilu 2024 ini berlangsung hingga sekarang.
“Hal yang sangat ironis sebelumnya telah terjadi, saat KPU telah memanggil semua lembaga-lembaga survei yang sebelumnya telah melakukan quick count hasil perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024, namun tidak satupun dari lembaga-lembaga survei itu yang bersedia datang ke KPU”, tambah Saiful.
Saiful juga mengatakan, menutnya pelaku quick count seperti orang-orang yang menebar angin, namun saat hendak menuai badai mereka segera pergi menjauh dan sembunyi entah dimana.
“Padahal dari mereka harusnya bisa ditanyakan, darimana dana untuk servei mereka berasal, dan bagaimana asal mula kecurangan Pilpres dan Pileg itu terjadi,” tandasnya.
Apakah ini merupakan tanda-tanda manipulasi suara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab?
Dalam pandangannya menghadapi tanda-tanda kecurangan pemilu, kita sebagai masyarakat harus tetap waspada dan mengawasi jalannya perhitungan suara oleh KPU dengan seksama.
“Kita perlu memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan integritas dan keadilan, sehingga suara rakyat benar-benar terwakili. Jangan biarkan kecurangan merusak demokrasi kita,” pungkas Saiful Huda mantan aktivis ’98 juga seorang Lawyer ini. (dk/akha)
