Rapat dengan KPU dan Bawaslu Surabaya, Komisi A Tekankan Penyelenggaran Pemilu yang Jujur dan Adil

POLITIK815 Dilihat

Diagram Kota Surabaya – Komisi A DPRD mengundang penyelenggara (KPU) dan pengawas (Bawaslu) Pemilu kota Surabaya untuk mendapatkan informasi sejauh mana proses tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sudah masuk verifikasi administrasi Partai Politik peserta.

Rapat berlangsung normatif, disesi pertama pihak KPU menjelaskan terkait Pemilu 2024 beserta tahapannya yang saat ini masuk dalam verifikasi administrasi Partai Politik.

Sampaian berikutnya adalah terkait Pilkada 2024 bahwa proses penganggaran sudah disampaikan ke pemerintah kota Surabaya dan sedang dilakukan pembahasan bersama.

“Yang kami ajukan belum final, tapi angka terakhir yang kami sampaikan adalah 129 miliar,” terang Nur Syamsi di gelaran rapat di ruang Komisi A, Jumat 23 September 2022.

Untuk masalah DPT, Syamsi menjelaskan, berdasarkan pemutakhiran pemilih berkelanjutan yang terakhir adalah di angka sekitar 2,016 juta.

“Ini mengalami perununan dibanding dengan Pilwali 2020,” katanya.

Sedangkan terkait penambahan Dapil yang saat ini banyak diperbincangkan Partai Politik, Syamsi memastikan akan menampung untuk ditelaah dan pada saatnya akan dibahas bersama antara KPU dengan Stakeholder.

Sebagai ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi juga tidak menjamin ada penambahan Dapil (Daerah pilihan) karena belum menerima kewenangan distributif dari KPU RI, dan tahapannya belum berjalan.

Sementara itu, Muhammad Agil Akbar, ketua Bawaslu kota Surabaya pada rapat sesi kedua menjelaskan bahwa rapat ini merupakan fungsi koordinasi DPRD kepada lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan Bawaslu Surabaya sudah menyampaikan apa yang telah dilakukan terkait proses pemilu serentak 2024 yang sudah berjalan sejak bulan Juli.

Baca Juga :  PAW Bawaslu Surabaya, Praktisi Hukum: Diduga keras Gagal Move on, Jegal Yang Muda Dan Potensial

“Yang pertama terkait pengawasan pendaftaran Partai Politik, kemudian melakukan rekrutmen panwaslu kecamatan dan yang ketiga adalah terkait penganggaran Pilkada 2024,” ungkap Agil.

Secara umum menurutnya, Bawaslu sudah siap melaksanakan pengawasan meski ada beberapa kendala seperti infrastruktur yang belum tercukupi secara maksimal, baik dari Pemda maupun Bawaslu RI karena terkendala peralihan Satker (Satuan kerja, red) yang membutuhkan adaptasi secara pengelolaan keuangan negara.

“Kita mengajukan anggaran 27 miliar, cuma belum ada tindak lanjut karena memang belum ada tahapan,” ungkapnya saat ditanya besaran anggaran yang diperlukan untuk Pemilu 2024.

Disisi DPRD Surabaya, ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna menjelaskan bahwa rapat kali ini hanya meminta penjelasan terkait usulan anggaran yang diperlukan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

“Untuk KPU, yang Pilwali lalu diberi anggaran 110 miliar, karena harus ada beberapa penambahan maka mereka mengajukan naik menjadi 129 miliar,” sebut Ayu.

Disitu, menurut Ayu, DPRD hanya ingin tahu apa saja yang mengalami kenaikan. “Untuk kebutuhan PPS masih sama, berarti kenaikannya banyak untuk operasional,” katanya.

Baca Juga :  Imam Syafii Meminta Pemkot Tarik Kembali Mobdin Bawaslu Yang Dirampas Debt Collector

Dan, sementara ini KPU dan Bawaslu masih melakukan persiapan untuk Pemilu serentak 2024. “Terus terang, semua sudah pada alurnya. Terutama dalam hal perekrutan badan Ad hoc yang saat ini sedang berjalan,” ungkap Legislator partai Golkar itu.

Bawaslu Surabaya, lanjut Ayu juga menitipkan usulan untuk pengadaan ruang sidang dan mobil operasional. “Mereka titip usulan untuk disampaikan, penggadaan ruang sidang dan penambahan mobil operasional yang sementara ini ada 2 yaitu Panther lama, supaya tidak nantinya tidak ada hambatan bagi kinerja mereka,” kata Ayu saat ditemui media usai gelaran rapatnya.

Ditempat yang sama, berkaitan dengan masalah data kependudukan, Anggota komisi A Ghofar Ismail mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Dinas kependudukan (Dispendukcapil) kota Surabaya.

“Di semester akhir ini, singkronisasi Data kependudukan dari Dinas dengan data yang ada dipusat sudah maksimal. Untuk Surabaya, data kependudukan saat ini adalah 2,971 sekian. Sehingga tidak ada penambahan kursi Legislatif, tetap 50 kursi,” ungkap Ghofar.

Untuk urusan Dapil, kata Ghofar, hal itu urusan KPU kota Surabaya. “Kami sudah mengirim data sekitar 3 juta lebih, tapi kenyataannya dari pusat ditetapkan hanya 2,9 juta,” tegasnya.

Terkait anggaran Pemilu, Ghofar Politisi PAN menjelaskan bahwa semua anggaran Pemilu 2024 ditanggung oleh APBN, sedangkan untuk Pilkada baru ada MOU antara Pusat, Pemda dan Pemkot/Pemkab.

Baca Juga :  Partai Golkar Sesalkan KPU Surabaya Tak Miliki Lompatan Pemikiran

Yang menarik dalam rapat tersebut adalah masukan dari Imam Syafi’i anggota Komisi A dari Partai NasDem.

Usulan yang pertama adalah Pembagian Dapil jangan terpaku kajian akademik, Karena semua partai politik juga melakukannya. ” Yang fair adalah KPU memanggil seluruh partai untuk dimintai pendapat serta hasil kajiannya, kemudian bisa dikoordinasikan dengan KPU Pusat.

Pembagian dapil, menurut Imam sangat mempengaruhi kinerja Dewan dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. “Kalau Dapilnya terlalu luas, dipastikan pelayanannya kurang maksimal,” katanya.

Kemudian, Panwascam dan PPK diharapkan tidak berkantor di kecamatan, tetapi mempunyai tempat tersendiri. Sehingga tidak ada kontak secara langsung dengan partai politik yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan dalam menerapkan Pemilu yang jujur dan adil.

Imam Syafi’i juga meminta Bawaslu untuk mulai maping dan menyiapkan penanganan tahapan tahapan yang rawan terjadi pelanggaran seperti seringkalinya ada perpindahan suara yang hampir semua partai mengetahui.

“Jangan karena kurangnya anggaran, Bawaslu beralasan tidak bisa mengawasi secara maksimal, supaya betul-betul terjadi Pemilu yang jurdil. Dan ini harus dilakukan disetiap kecamatan,” tandasnya. (dk/nw)

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *