Diagram Kota Surabaya – DPRD Surabaya menempuh kebijakan penghematan anggaran. Pos-pos belanja yang dinilai kurang substantif langsung dihapus. Jumlah dana yang berhasil dikepras sebanyak Rp 27,2 miliar.
Dalam APBD murni, Sekretariat DPRD Surabaya awalnya mengelola anggaran Rp 41,7 miliar. Dengan mengurangi Rp 27,2 miliar, maka jumlah dana yang dikelola tinggal Rp 14,5 miliar.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengatakan anggaran yang dikepras berada di Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Mayoritas merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja anggota dewan. “Salah satunya kami menghemat anggaran kunker (kunjungan kerja),” kata Habiba, Jum’at(16/9).
Anggaran kunker meliputi dalam negeri dan luar negeri. Untuk kunjungan kerja luar negeri, misalnya, jumlah anggaran yang dihapus sekitar Rp 8 miliar. Habiba memastikan pihaknya tidak akan melakukan kunker ke luar negeri sampai akhir tahun anggaran 2022. “Kita lakukan efisiensi dan dibelanjakan untuk kebutuhan lain,” jelas Habiba.
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD yang dinilai tidak urgen juga dihapus. Termasuk pengadaan bunga untuk kebutuhan dekorasi di loby kantor dewan. Nilainya Rp 241 juta. Awalnya itu diusulkan untuk masuk dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Perubahan 2022. “Karena belanja ini tidak substantif ya dihapus,” sambung politikus
Anggota Komisi A Imam Syafi’i mengklaim bahwa langkah penghematan itu merupakan bentuk kepedulian ke publik. Efisiensi anggaran kegiatan anggota DPRD dilakukan di tengah kenaikkan harga BBM. “Ini juga bentuk keprihatinan kami terhadap kenaikan BBM,” papar Imam.
Anggota Komisi A Syaifuddin Zuhri menambahkan anggaran lain yang dikepras berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Nilainya Rp 3,8 miliar.
Anggarannya digeser ke instansi lain yang dinilai lebih membutuhkan. Seperti Satpol PP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) serta Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Di Bagian Pemerintahan dan Kesra, misalnya. Ada pemberian insentif untuk para penghafal Alquran alias tahfiz. Jumlah penerima 184 orang. Mereka berhak menerima insentif Rp 800 ribu per bulan. Selain itu ada insentif untuk 2.400 modin. “Kami ingin agar APBD bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Syaifuddin.
Dalam pembahasan PAK kali ini, wakil rakyat juga menaruh pehatian terhadap perekonomian warga. Maka sejumlah anggaran juga diproyeksikan untuk mendongkrak aktivitas perekonomian rakyat dan pelaku UMKM. (dk/dms)
