Diagram Kota Surabaya – Banyaknya pengaduan dari beberapa kepala sekolah SMP swasta di Kota Pahlawan. Pasalnya, belum terbayarkan termin ketiga Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Bopda).
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, menjelaskan, kepala sekolah banyak yang mengeluh, karena Bopda SMP swasta tak kunjung cair.
“Padahal, pihak sekolah telah mengirim laporan pertanggungjawaban (LPj) Bopda trimester kedua, ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya,” tegas Khusnul, Senin (22/8/2022).
Ia menambahkan, karena Bopda tidak dilikuidasi, bisa mengganggu operasional dan kebutuhan sekolah. Salah satunya adalah membelikan seragam sekolah untuk siswa MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).
Anggota DPRD perempuan dari Fraksi PDI-P tersebut mendorong Dispendik Surabaya untuk mensurvei dan mengkaji ulang sekolah swasta yang mengirimkan LPj ke Dispendik. Khusnul mengatakan, BOPDA bisa dibayarkan jika terbukti sekolah telah mengirimkan LPj dan memeriksanya sesuai kebutuhan. Sementara itu, jika ada sekolah yang tidak mengirimkan LPj, bisa diingatkan untuk segera melapor.
“Jadi tidak dipukul rata. Hanya karena beberapa sekolah yang belum mengirimkan laporan Bopda trimester kedua, seluruh sekolah swasta tidak dapat menerima Bopda. Kasihan sekolah yang sudah duluan mengirim LPj,” beber Khusnul, yang juga Wakil Ketua DPC PDI-P Surabaya ini.
Ia berharap, masalah ini mendapat perhatian Dispendik Surabaya. Sebab fungsi dan kegunaan dana Bopda sangat penting bagi sekolah swasta.
“Besaran Bopda di Surabaya sebesar Rp87.500 per siswa per bulan. Jika ditambah dengan BOS, nilainya mencapai Rp167.333 per siswa per bulan,” imbuhnya.
Sekolah menggunakan Bopda guna mendukung operasional. Dan meningkatkan kualitas belajar-mengajar serta biaya pendidikan siswa tidak mampu. Karena, selama ini banyak sekolah swasta yang bergantung pada Bopda dan BOS untuk menunjang pendidikan.
“Sekali lagi saya mendorong Dispendik Surabaya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak disegerakan, maka sesuai timeline yang kita sepakati terkait seragam akan tidak terlaksana. Karena anggaran Bopda yang tak kunjung cair,” tutup Khusnul. (Dk1)
