Diagram Kota Surabaya – Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti sedang melakukan reses saat ini. Salah satunya di kawasan Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Selasa (19/10/2021) malam.
Dalam rangkaian resesnya ini Reni melakukan dialog dengan warga. Selain itu dia juga menampung berbagai aspirasi serta keluhan warga di sana. Yang urgent atau penting, menurut Reni, salah satunya adalah keberadaan SMP Negeri di Kecamatan Sawahan.
Reni mengungkapkan, warga Kelurahan Banyu Urip merasa adanya ketidak adilan dengan minimnya SMP Negeri di sekitar wilayah setempat. Hal ini tentu berdampak dengan sulitnya untuk memilih sekolah (SMP Negeri) ketika PPDB diterapkan.
“Untuk itu, saya mendorong Pemerintah Kota untuk segera menangkap kegelisahan warga sekitar sini, agar kemudian segera melakukan langkah-langkah. Kalau memang itu adalah perlu, dengan ketersediaan lahan agar segera direalisasikan,” kata Reni,
Namun jika aspirasi sekolah negeri ini direalisasikan, maka Reni pun meminta agar sekolah-sekolah swasta yang sudah ada di sekitar Kelurahan Banyu Urip tetap diperhatikan. Sehingga masyarakat juga bisa punya banyak pilihan untuk ke sekolah negeri atau swasta.
“Ketika sekolah swasta tidak mendapatkan perhatian yang cukup akan berdampak kepada kualitas pendidikan yang berkurang. Jadi harapannya semua harus diperhatikan agar pilihan masyarakat untuk memilih sekolah berkualitas semakin banyak,” tambahnya.
Selain itu, Reni juga disambati oleh Bunda Paud terkait dukungan sarana prasarana untuk kebutuhan mengajar. Utamanya adalah laptop.
“Bunda Paud ini punya kewajiban untuk ngisi Dapodik dan sebagainya. Apalagi era PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) ini mereka sangat membutuhkan, bahkan banyak yang pinjam suaminya atau saudaranya. Ini saya kira segera dipenuhi, sehingga satu Pos Paud Terpadu (PPT) mempunyai satu laptop dan total PPT ada sekitar 843,” terangnya.
Selanjutnya, Anggota DPRD Reni Astuti berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya benar-benar memperhatikan hasil aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh semua pimpinan dan anggota dewan Surabaya.
“Pemkot harus mengawal serius hasil aspirasi dari anggota dewan yang melakukan reses, sehingga dari legislatif dan eksekutif menyatu dalam satu perencanaan pembangunan yang dipersembahkan kepada warga Kota Surabaya,” pungkasnya(dk/dms)
