Miris, SMKN Di Surabaya Masih Ada Praktik Penahanan Ijazah

PENDIDIKAN903 Dilihat

Diagram Kota Surabaya – Miris, sekolah di Kota Surabaya masih ada praktik penahanan ijazah. Mungkin itu padanan kata yang pas terkait permasalahan pendidikan di Kota Surabaya. Bertubi – tubi masalah menggelayut seakan tak kunjung usai. Paska dugaan praktik jual beli bangku sekolah mewarnai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2021 beberapa waktu lalu, kini penahanan ijazah SMA / SMK siswa tidak mampu terulang kembali.

Beberapa siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 (SMKN 8) mengadu mengenai penahanan ijazahnya. Keluhan itu disampaikan kepada Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur. Salah satunya, cewek berhijab berparas manis yang enggan disebut namanya, mengeluhkan penahanan ijazah selama 3 tahun. Dan, selama itu juga dirinya susah mencari pekerjaan.

Korwil Jatim MP3, Boby Wijono, mengatakan, pihaknya menerima laporan karena belum melunasi pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Di sisi lain, para orang tua murid masuk kategori kurang mampu yang anaknya rawan melanjutkan pendidikan (RMP).

Baca Juga :  Dianggap Merugi, Pimpinan Dewan kembali Soroti THR Mall Surabaya

“Permasalahan tidak pernah diam, iya bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiganya orang tua bisa menyelesaikan. Nah apabila masalahnya tidak selesai bertahun-tahun, ini kan yang berbahaya. Bahkan, untuk mencari pekerjaan guna itikad baik menyelesaikan masalah tersebut, tidak bisa dilakukan terkait ijazah,” jlentrehnya, Minggu (24/10/2021)

Ia menambahkan, untuk mengingatkan kembali janji kampanye Eri Cahyadi. Yakni, program ‘generasi cerdas’, yang pernah digaungkan dari tujuh program kampanye. Program ini akan memperkuat pendidikan gratis SD dan SMP negeri, mendukung bea siswa pelajar SMA dan SMK. Bahkan, juga berjanji akan meningkatkan layanan pendidikan gratis hingga SMA/SMK.

“Janji adalah sesuatu yang seharusnya secara sungguh-sungguh dipegang untuk kemudian direalisasikan menjadi kenyataan, bukan sebaliknya hanya menjadi instrumen pencitraan diri untuk meraih simpati rakyat. Bisa jadi, ketika janji politik bentuk polesan dirinya (self-imaging) agar (seolah-olah) tampak memiliki kualitas dan kapasitas, walaupun sebenarnya yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki keunggulan-keunggulan tersebut,” imbuh Boby yang juga Ketua Barikade 98 Jatim.

Baca Juga :  Dianggap Merugi, Pimpinan Dewan kembali Soroti THR Mall Surabaya

Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan akan menyampaikan permasalahan pendidikan di Kota Pahlawan yang berulang kali terjadi ke pihak – pihak terkait. Sesuai Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

“Ya besok (hari ini) kami akan melaporkan permasalahan yang seharusnya tidak perlu terulang ke DPRD. Bila perlu dilaporkan ombudsman sekalian. Masa sih warga Surabaya yang MBR dilarang sekolah SMA/SMK, kan gak juga,” pungkasnya.

Sementara itu, ketika Diagramkota.com mencoba konfirmasi ke pihak SMKN 8. Hanya ditemui sekuriti, dan menyampaikan tidak ada yang namanya penahanan ijazah. Dan, ketika pewarta berkeinginan menemui pihak sekolah yang mempunyai kewenanga terkait hal tersebut, semua tidak ada ditempat.

Baca Juga :  Dianggap Merugi, Pimpinan Dewan kembali Soroti THR Mall Surabaya

“Kepala Sekolah keluar mas. Dan bagian kesiswaan juga tidak ada ditempat mas,” jawab kata sekuriti berseragam hitam dengan enteng, Senin (25/10/2021) (dk/red)

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *