Perkembangan Aduan Dugaan Praktik Jual Beli Bangku Sekolah Masih Belum Jelas

Uncategorized1473 Dilihat

Diagram Kota Surabaya – Perkembangan kasus dugaan praktik jual beli bangku sekolah mewarnai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2021 Kota Surabaya, hingga kini masih belum jelas alias abu-abu.

Pasalnya, sudah dua minggu sejak hal tersebut terkuak. Yakni setelah ada laporan orang tua siswa kepada Fraksi PDI-P terima aduan dari masyarakat di ruang fraksi DPRD kota Surabaya, (15/09/2021).

Bahkan, Ketua Komisi D bidang kesejahteraan rakyat, Khusnul Khotimah ketika dikonfirmasi melalui gawainya terkait perkembangan kasus tersebut, terkesan enggan berkomentar. “Saya masih ada rapat mas,” jawabnya singkat,(27/09/2021)

Korwil Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), Bobby Wijono, mengatakan pengaduan tersebut marupakan bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan.

Baca Juga :  Kadin Kota Surabaya Desak Optimalisasi Sosialisasi Sertifikasi Halal

“Berbagai pelayanan publik memang kerap kali dirasa masih memiliki kekurangan, bahkan sampai gagal berfungsi. Seperti halnya aduan dugaan jual beli bangku sekolah, belum ada perkembangan terkait kejelasan oknum tersbut,” bebernya via telepon, Selasa (28/09/2021).

Baca juga : Gaduh Otak Atik Ketua Dan Divisi Bawaslu Surabaya

Namun masyarakat juga acap kali enggan untuk melaporkan apa yang menjadi kekurangan atau kendala yang dihadapi dengan berbagai alasan seperti waktu yang terlalu lama untuk bisa menyampaikan pengaduan maupun penyelesaiannya.

“Mereka tidak berpikir paska pengaduan itu. Bukan sekedar diusahakan anaknya untuk dimasukkan ke sekolah swasta, dikarenakan anak ini sudah 3 bulan tidak sekolah, masalahnya siapa yang biayai kebutuhan sekolah,” jlentrehnya.

Baca Juga :  BNN dan PANNA Jatim Deklarasi Perang Melawan Narkoba di Surabaya

Ia menambahkan, satuan pendidikan negeri selalu menjadi primadona masyarakat. Selain alasan prestise, jargon sekolah gratis juga menjadi pemicu meningkatnya animo masyarakat berbondong-bondong menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah “pelat merah” tersebut.

Boleh jadi Pandemi Covid-19 menjadi alasan yang tepat bagi orangtua memilih sekolah negeri karena faktor biaya. Keinginan memasukkan anak ke sekolah negeri salah satunya adalah keterbatasan biaya sseperti yang dialami korban.

“Nah maksud korban rela mengeluarkan kocek 7,5 juta, berharap untuk selanjutnya mungkin akan ringan. Permasalahannya sekarang bagaimana dengan uang yang sudah dikeluarkan, dan bagaimana dengan oknum yang diduga menjual bangku tersebut. Coba sekali-kali anggota dewan gentian jadi tukang kebun yang hendak memasukkan anaknya sekolah tapi dengan biaya terbatas,” imbuh Bobby yang juga Ketua Barikade 98 Jawa Timur tersebut.(dk/red)

Baca Juga :  BNN dan PANNA Jatim Deklarasi Perang Melawan Narkoba di Surabaya

 

 

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *