Diagram Kota Surabaya – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengapresiasi langkah cepat Pemkot Surabaya menuntaskan polemik seragam, yang terlanjur dibeli orang tua siswa yang berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Mantab!. Saya memberikan dua jempol bagi Pemkot Surabaya khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang bergerak cepat menyelesaikan masalah seragam ini. Saya tidak menyangka masalah ini bisa selesai secepat ini. Bayangan saya mungkin nanti saat PAK (perubahan anggaran keuangan),” ujar Khusnul, saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021).
Untuk diketahui, seluruh koperasi sekolah SMP Negeri di Surabaya mulai mengembalikan uang seragam yang terlanjur dibeli orang tua dari kalangan MBR. Pengembalian ini sesuai perintah Wali Kota Surabaya, karena siswa MBR nanti akan mendapat seragam gratis dari Pemkot Surabaya.
Pemkot Surabaya di bawah tangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kata Khusnul, sudah berada di jalur yang benar. Sama seperti saat Surabaya dipimpin Tri Rismaharini. Saat ada keluhan dari masyarakat, langsung direspon cepat.
Agar masalah seragam ini tidak terulang lagi, Khusnul meminta dinas terkait untuk segera mengirim data siswa dari kalangan MBR ke sekolah, baik yang dierima di sekolah negeri maupun swasta. Tujuannya agar koperasi sekolah tidak menjual seragamnya ke siswa keluarga MBR, karena akan mendapat bantuan seragam dari Pemkot Surabaya.
“Ke depan saya berharap bantuan seragam yang diterima siswa MBR bukan berupa bahan kain, tapi sudah berbentuk baju siap pakai. Pembuatan bajunya nanti bisa bekerjasama dengan UMKM. Ini bagian dari pemberdayaan UMKM di Surabaya juga,” ungkap politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Agar kualitas pendidikan di Surabaya lebih meningkat, Khusnul berharap ada partisipasi publik yang ikut mendorongnya. Contohnya seperti adanya bantuan dari dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan, untuk membantu fasilitas sekolah atau memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang kurang mampu.
“Partisipasi publik untuk menjaga mutu pendidikan Surabaya sebagai barometer pendidikan di Indonesia ini harus dijaga dan ditingkatkan. Biaya pendidikan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, tapi juga bisa gotong royong dengan pihak swasta seperti perusahaan melalui CSR-nya,” tandasnya. (dk/red/dms)
