Diagram Kota Surabaya – Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menyatakan masih banyak wali murid yang tak menyetujui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Dari 115.000 siswa SMP, baru sekitar 6,4 persen wali murid yang mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka.
Menanggapi Hal ini,Anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santosa mengatakan memaklumi jika masih ada sebagian wali murid khawatir anaknya terpapar covid 19, Saat (PTM) bakal dilaksanakan kembali.
Namun Kata Hari , rasa khawatir bisa tereliminir ketika Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) benar-benar hadir di tengah pelaksanaan PTM. “PTM ini bisa dilakukan, asalkan Satgas Mandiri yang dibentuk sekolah betul-betul bekerja semaksimal mungkin untuk menerapkan aturan yang ditetapkan oleh Diknas,” ulasnya (2/9/2021).
Berikutnya, sebelum PTM diberlakukan, Pemkot harus melakukan assesment terhadap semua sekolah agar semua persyaratan yang sudah ditetapkan Diknas dijalankan oleh sekolah.
“Bagaimana sekolah ini sudah menyiapkan betul persyaratan yang telah ditetapkan. Kalau semua persyaratan sudah penuhi oleh sekolah termasuk penyiapan Satgas, maka itu tidak masalah,” tukas politisi Partai Nasdem di ruang kerjanya.
Hari kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan PTM menjadi tanggung semua pihak, utamanya Pemkot .
“Pengawasan (Satgas) harus terus dilakukan. Mulai dari berangkat, masuk sekolah, masuk kelas hingga si siswa itu kembali ke rumah,” ujarnya.
Dia menambahkan, sebenarnya PTM ini sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Karena berdasarkan pengaduan dari sebagian wali murid Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berdampak kurang baik terhadap anak didik.
“Ketika murid tidak melakukan PTM. Yang saya khawatirkan nanti kemampuan mereka (peserta didik), ini nanti mohon maaf ya, jangan-jangan setelah covid selesai ilmu mereka jauh dari harapan. Jadi lebih baik itu (PTM),” tambahnya.(dk/red/dms)
