DPRD Jatim Voting Tertutup, KPID Tanpa Praktisi Media

Uncategorized1023 Dilihat

Diagram Kota Surabaya – DPRD Jawa Timur voting tertutup yang dibangun melalui keputusan Komisi A untuk menentukan 7 komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur periode 2021-2024, saat ini dinilai Bobby Wijono, Korwil LSM Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Jawa Timur tidak pro rakyat. Indikatornya terlihat dari publik tidak bisa melihat langsung aspirasi rakyat yang disampaikan melalui para wakilnya dalam rekruitmen KPID.

Bagi Bobby, voting terbuka punya nilai tambah untuk menekan kemungkinan anggota komisi terlibat praktik money politics. Alasannya, publik bisa melihat langsung aspirasi rakyat yang disampaikan melalui para wakilnya.

“Kan ketika terbuka, publik bisa mengetahui langsung aspirasi mereka yang disampaikan melalui para wakilnya di dewan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebenarnya ihwal voting memang sudah identik dengan praktik suap. Terutama dalam strategi menggolkan komisioner sesuai keinginan dalam sidang. Meski begitu, dia berani menjamin bahwa voting tertutup pun tak sepenuhnya bisa meluluskan permintaan sesuai pesanan.

“Nah, dalam rangka membangun keputusan secara terbuka, akan lebih baik bila dilakukan secara terbuka,” imbuh Bobby.(28/09/2021)

Baca juga : Perkembangan Aduan Dugaan Praktik Jual Beli Bangku Sekolah Masih Belum Jelas

Idealnya, Komisi A DPRD Jatim yang melakukan seleksi tahap akhir calon komisioner KPID Jatim lebih pro publik sehingga mengedepankan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan managerial calon komisioner bukan dominasi representasi kepentingan politis semata.

“Jatim merupakan barometer nasional. Sehingga ketiadaan praktisi media penyiaran dan akademisi bidang informasi di KPID Jatim, ini kan menjadi janggal bagi masyarakat Jawa TImur. Ada apa dengan Komisi A?,” tanya Bobby dengan nada heran.

Selain itu, keputusan Komisi A juga menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Karena, komisioner terpilih dominan aktivis underbow partai politik (Parpol).

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam menilai paska reformasi, tak dapat dipungkiri jika anggota komisi-komisi bentukan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk pengawasan sektor publik itu didominasi kepentingan politis.

“Ketika pengawasan publik melemah maka kepentingan-kepentingan politik akan mendoninasi itu tidak bisa dihindari. Saya kira itu legal dan itu sudah melalui proses formal base on rule,” ungkap Surokim kepada media.(dk/red)

 

 

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *