oleh

Terkait PTM, Pimpinan DPRD Minta Dispendik Surabaya Perhatikan Ini?

DiagramKota Surabaya,- Berdasarkan inmendagri nomer 35 yang menyatakan Surabaya level 3 maka boleh dilakukan PTM sesuai SKB 4 Menteri yakni 50 persen untuk jenjang SD dan SMP.

Dalam waktu dekat Dinas pendidikan (Dispendik) kota Surabaya merencanakan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka(PTM).

Untuk SD dan SMP di Surabaya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya rencananya masih akan melakukan sejumlah persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Satu di antaranya, Dispendik akan menggelar simulasi protokol kesehatan (Prokes) selama PTM di Surabaya.

“Tidak bisa langsung membuka PTM atau langsung jalan meskipun kami sudah turun ke (PPKM) Level 3,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, dikutip dari beberapa media, Sabtu (28/8/2021).

Hal ini,Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H Thony melihat, belum bisa diterapkan di Surabaya khususnya untuk SD dan SMP dengan pertimbangan faktor keslamatan anak.

Untuk penjelasan mengenai Prokes (Protokol Kesehatan, red), Thony menilai itu adalah lazim. Tetapi persoalannya adalah bagaimana siswa masuk sudah memiliki kekebalan yang baik. Sementara vaksinasi di Surabaya masih menyentuh kalangan usia produktif dan lanjut, tapi untuk usia anak masih sedikit sekali.

Baca Juga  Menindaklanjuti Keluhan Warga Menanggal, Komisi A Sidak Apartemen Trans Icon

” Kalau toh ada (Vaksinasi anak, red), itu prosentasenya masih kecil. Mayoritas, anak-anak siswa belum mendapatkan vaksin,” Terang Thony di Surabaya, Sabtu 28 Agustus 2021 malam.

Politisi partai Gerindra ini menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menuntaskan vaksinasi, karena Covid ini tidak mengenal usia, artinya anak-anak atau siswa bisa juga terserang.

Daripada pembahasan PTM, Thony meminta, lebih baik dinas pendidikan Surabaya fokus kepada hal-hal lain terkait kebutuhan siswa ketika nanti akan dilakukan PTM yang sebenarnya dengan kondisi yang lebih siap.

Untuk prokesnya, sekolah sudah harus menyiapkan bagaimana cuci tangannya, handsanitizernya dll. Dan juga mengatasi tempat-tempat yang kemarin dijadikan Rumah Sehat untuk Isolasi Mandiri warga.

Selain itu, sekolah juga harus mempersiapkan sistemnya. ” Seperti kekosongan kepala sekolah,” katanya.

Sesuai informasi yang ada, Thony menjelaskan bahwa di Surabaya ada kekosongan kepala sekolah di sekitar tujuh puluh SD Negri dan dua belas SMP Negri, dan saat ini diisi oleh seorang Plt (Pelaksana Tugas, red).

Baca Juga  Belum Ada jawaban Soal Hearing, LSM lokked kecewa terhadap komisi D

” Mending Dinas fokus itu dulu,” tegasnya.

Dinas pendidikan, menurut Thony, harus mengevaluasi apakah benar ketika ditangani Plt sekolah menjadi lebih baik. ” Semakin banyak Plt, berarti ada kesan bahwa sistem rekrutmen dari guru menjadi kepala sekolah tidak berjalan. Itu juga menunjukkan bahwa penataan sistem pendidikan di sekolah tidak berjalan baik,” urainya.

Harapannya, kepala sekolah yang kosong agar diisi dan dilengkapi dulu, dan jangan sampai nanti Plt tanda tangan ijasah seperti yang lalu.

” Plt kan tidak punya kewenangan untuk menandatangai ijasah, karena ini adalah akte otentik dan riil yang harus dipertanggung jawabkan keabsahannya,” ungkap Thony.

Alumni’ 94 FISIP UGM ini menganggap apabila tanda tangan Kepala Sekolah dilakukan oleh Plt berarti adalah kebohongan atau penipuan.

” Ini pembohongan atau penipuan dan bisa menjadi bom waktu apabila ada puluhan ribu siswa yang dipertanyakan keabsahan ijasahnya,” tegasnya.

Baca Juga  Kadispendik Surabaya Tegaskan Tidak Ada Kewajiban Wali Murid Beli Seragam

Menurut Thony, ini adalah hal yang lebih urgent untuk diatasi. ” Daripada ‘Nggege Mongso'(merasa sudah waktunya, red) kemudian minta pembelajaran tatap muka hanya gara-gara anak jenuh, tetapi tidak ada kesiapan sekolah maupun vaksinasi untuk siswa,” tuturnya.

Terkait surat edaran, Thony menilai itu situasional yang memberikan opsi kepada daerah-daerah yang sudah siap.

” Khusus di Surabaya, kami melihat banyak warga kota usia setingkat SMA belum tevaksin. Sekolah-sekolah atau dinas pendidikan mestinya bekerjasama yang bagus dengan dinas kesehatan provinsi dan kota terkait bagaimana agar siswa SMA, SMP dan SD bisa divaksin dengan cepat,” ungkap Thony.

” Jangan sampai mereka itu ditelantarkan atau ditinggalkan seperti sekarang ini. Saya melihat banyak siswa yang kemana-mana mencari tempat vaksin khusus untuk anak, datang disuatu tempat tapi kemudian tapi ditolak,” Imbuhnya. (*/Dk/red/dms)

Share and Enjoy !

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.