Diagram Kota Surabaya – Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya terus menggenjot percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Namun melihat pelaksanaannya, menurut beberapa pihak malah akan menimbulkan masalah baru.
Wakil ketua DPRD kota Surabaya, A.H Thoni terkait hal ini mengingatkan jangan sampai terjadi kondisi ‘Ambigu’ dalam proses percepatan vaksinasi di Surabaya.
Untuk percepatannya, Legislator partai Gerindra ini mengapresiasi upaya pemerintah untuk segera menciptakan kondisi Herd Immunity, namun dilapangan yang terjadi justru semakin banyak kerumununan di pusat-pusat pelaksanaan vaksin yang sangat berpotensi menimbulkan klaster-klaster keluarga.
” Masyarakat dibatasi dengan PPKM Mikro, tapi Pemerintah melaksanakan vaksinasi Mikro. Warga diminta jaga jarak tapi dalam vaksinasi dipaksa uyel-uyelan,” Katanya.
Pertanyaanya, mengapa pelaksanaan vaksinasi covid ini tidak diserahkan kepada Posyandu?
Thoni meyakini, para kader Posyandu sangat bisa diperbantukan untuk pelaksanaan vaksinasi secara mikro karena sudah berpengalaman.
” Sejak dulu, mereka itu sudah terbiasa menangani vaksinasi. Tinggal dilakukan penyesuaian. Yang biasanya menangani balita, kini dilatih untuk menangani orang dewasa,” Ungkapnya.
Selain melibatkan kader posyandu, vaksinasi mikro bisa dilakukan di level RW, sehingga tidak terjadi banyak kerumunan.
Vaksinasi di RW juga bisa dilakukan malam hari. Selain tidak mengganggu pekerjaan, warga juga lebih tenang untuk mengikutinya dan secara psikologis akan lebih baik.
Begitu pula jika dikaitkan biaya. Masyarakat tidak akan terbebani karena jaraknya dekat, cukup jalan kaki.
Kemudian, vaksin mikro juga meringankan beban kerja para penegak aturan.
” Pemkot dan TNI Polri bisa fokus kerja sesuai bidang tugas masing-masing dan dapat dialihkan kepada lini-lini yang lebih strategis, ” ujar Angkatan ’94 FISIP UGM ini.
” Biar energinya ndak terkuras untuk pelaksanaan vaksinasi yang sebetulnya sudah bisa di laksanakan oleh kader posyandu,” Tandasnya. (dk/red-dms)
