Dispensasi PBB Gratis,Dewan minta Pemkot Segera Melakukan Sosialisasi ke LVRI

Uncategorized839 Dilihat

Diagramkota,Surabaya– Ada kabar menggembirakan bagi para veteran di Kota Surabaya. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pembebasan pembayaran untuk para veteran sudah rampung,Pansus sudah melaporkan hasil pembahasan ke pimpinan dewan. Evaluasi dari Gubernur juga sudah turun.

Dalam hal ini Dewan minta pemkot segera melakukan sosialisasi sambil menunggu tahapan pengesahan.

Anggota pansus PBB Anas Karno mengatakan sudah menerima hasil evaluasi dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim. Gubernur hampir tidak memberikan catatan terhadap laporan hasil pembahasan yang dilakukan oleh dewan dan pemkot. “Sudah masuk register dan siap diparipurnakan,” ujarnya selasa(24/8/2021).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan secara umum tidak banyak perubahan di dalam raperda tersebut. Yang berubah hanya pemberian dispensasi pajak untuk veteran perang. Itu merupakan permintaan dewan untuk menghargai jasa pahlawan perang.

Apalagi, total PBB dari para veteran perang tidak besar. Nilainya hanya sekitar Rp 500 juta. Menurut Anas, nilai tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah meski digratiskan.

“Ini bentuk penghargaan terhadap veteran perang yang dulu sudah berjuang memerdekakan bangsa ini,” ucap wakil ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya itu.

Sambil menunggu penjadwalan paripurna, pansus meminta pemkot mendata objek beserta wajib pajak dari kalangan veteran. Selain itu, dewan juga minta agar para veteran perang dikumpulkan untuk diberi sosialisasi. “Jadi, begitu aturan tersebut diundangkan, wes langsung gratis hari itu juga dan mereka sudah tahu soal itu,” kata Anas.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati memastikan sudah sepakat dengan revisi terhadap perda nomor 10 tahun 2010 tentang PBB. Khususnya, yang mengatur pajak bagi para veteran perang. “Kami sudah setuju dan akan segera diagendakan untuk sosialisasi,” katanya.

Lebih detail, Ira menjelaskan bahwa pengecualian tersebut hanya untuk objek pajak hunian. Artinya, veteran perang yang masih menempati tempat tinggalnya sendiri akan dibebaskan dari PBB. Jika ditotal, nilai PBB para veteran perang selama satu tahun hanya sekitar Rp 500 juta.

Terkait pengembalian pembayaran pajak, Ira mengatakan hal itu juga akan diatur lebih lanjut setelah raperda tersebut disahkan. Kebijakan terkai restitusi memang bisa diberikan. Namun, pemkot memberikan pengecualian tersebut hanya untuk veteran perang yang ikut berjuang. Yakni, mereka yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). “Karena mereka kan menerima penghargaan khusus karena ikut berjuang. Jadi, khusus untuk itu saja,” jelasnya. (Dk/red/dms)

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *