oleh

DPRD Surabaya Desak Pemkot Cabut Ijin Rumah Usaha Kedinding

Surabaya, Metrojatim.com – DPRD Surabaya kembali mempertanyakan terkait perizinan Rumah usaha yang ada di kendinding tengah.

Dalam hal ini komisi A mendesak pemkot untuk mencabut izin rumah usaha di wilayah kedinding tengah karena tidak sesuai peruntukanya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba mengatakan, Komisi A tetap pada sikap awal untuk mencabut perijinan alih fungsi rumah usaha menjadi kawasan pergudangan yang telah dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait.

“Komisi A tetap pada sikap awal yaitu untuk segera mencabut perijinan yang dikeluarkan, karena sudah jelas-jelas pengusaha itu mengakali perijinan dia mengajukan rumah usaha yang di lapangan tidak diperuntukkan untuk rumah usaha tapi pergudangan,” jelasnya saat ditemui Ruang kerjanya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, jum’at (21/05/2021).

Baca Juga  Pimpinan DPRD : Diperlukan Perda Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan, dan Kepahlawanan Kota Surabaya

Guna merealisasikan hal itu, Habiba bersama komisi A memberikan batas waktu kepada dinas-dinas terkait untuk mencabut rekomendasi yang sudah dikeluarkan sehingga pembatalan perijinan dapat dikeluarkan.

Baca juga : 23 Tahun Reformasi, Barikade ’98: Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Trisakti dan Semanggi

Hal ini menurutnya perlu untuk diurus lebih cepat, karena diketahui di daerah tersebut terdapat beberapa gudang yang belum mengantongi perijinan.

“Kami juga memberi waktu dua minggu kepada dinas-dinas terkait untuk kawasan itu. Karena bukan hanya satu persil yang ada di kawasan itu tapi ada beberapa, dalam waktu dua minggu harus memiliki sikap apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota,” tegas politisi PKB ini.

Baca Juga  Reni Astuti Apresiasi Kinerja TAPD Pemkot Surabaya

Pencabutan ijin ini diperlukan mengingat terdapat beberapa persil yang berbeda peruntukan. Kawasan itu juga dinilai tidak memungkinkannya kawasan itu menjadi kawasan pergudangan mengingat adanya permasalahan Analisis dampak lalu lintas (Andalalin).

Hal ini karena lokasinya yang berada di sekitar pemukiman warga. Ditambah lagi dengan sistem drainase yang tidak memadai yang dapat berdampak ke pemukiman warga sekitar.

“Kita minta flash back ijin itu keluar tahun berapa. Apakah ketika ijin itu keluar, zonasi sana itu memang zonasi pergudangan atau memang sudah zonasi perumahan? Kalau  itu memang zonasi perumahan harus dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya,” pungkasnya. (bas)

Share and Enjoy !

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.