Gresik, Metrojatim.com – Ancaman adanya peningkatan Putus Sekolah sebagai Dampak Pandemi Covid-19 ada di depan mata, hal ini disampaikan Retno L., Komisioner KPAI. Sesuai temuan maka KPAI mencatat ancaman Putus Sekolah saat Pandemi Covid-19, karena beberapa hal.
Hal ini menurut temuan KPAI yang disampaikan Komisioner Retno, bahwa Temuan KPAI “Ancaman Putus Sekolah Dampak Pandemi Covid-19, karena kemiskinan yaitu tidak punya HP untuk belajar daring, sehingga tidak bisa mengikuti Belajar Jarak Jauh atau BJJ, serta tidak bisa beli paket kuota pulsa, juga tidak bisa ikut belajar daring dan ulangan, karena belum bayar sekolah. Selanjutnya ada anak kecanduan game online yang melupakan BJJ, kemudian ekonomi sulit menikahkan anaknya. Sebab, ada beberapa kasus, yaitu saat akan lulus sekolah maupun akan masuk sekolah jenjang berikutnya” (Metro TV, 07/03/2021).
Masih menurut Retno L. Komisioner KPAI, ancaman putus sekolah karena faktor ekonomi paling mendominasi, sehingga kemiskinan dan belum bayar sekolah, tidak punya HP, dan beli kuota pulsa untuk daring yang mengakibatkan ancaman putus sekolah meningkat. Selain itu, bila anak belum bayar sekolah atau bayar SPP, maka tidak masuk data catatan sekolah sehingga tidak bisa ikut daring maupun ujian sekolah.
Pandemi Covid-19, Persoalan Kemiskinan Menjadi Momok
Persoalan kemiskinan dan saat Pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi nasional bahkan internasional terpuruk, sehingga dampak yang paling tertekan adalah kepada warga miskin. Hal ini karena warga miskin semakin terbebani, membuat bagi pelaku UKM akan pula semakin terpuruk. Apalaagi adanya Kebijakan PSBB dan PPKM Mikro, maka pembatasan kerumunan maupun jualan atau berdagang di ruang publik, semakin terbatas.
Hal ini, di sisi lain di Kabupaten Gresik sebagaimana adanya Pertemuan antara Ibu Wakil Bupati Kabupaten Gresik Hj. Aminatun Habibah dengan Forum Komunikasi Nasabah Mekaar dan Ibu – Ibu Korban Rentenir, menjadi temuan yang faktual. Sebagaimana, Ketua Forum Komunikasi, Rina Damayanti, mengatakan bahwa selain karena kemiskinan. Maka Pandemi Covid-19 menjadikan ibu – ibu Pelaku UKM semakin terpuruk. Sehingga semakin sulit bayar sekolah dan mensekolahkan anaknya secara “normal”.
Sementara Ketua Genpatra Kabupaten Gresik yaitu Ali Candi, tetap mempersoalkan Anggaran Dana BOS di Kabupaten Gresik yang berkisar Rp. 70 Milyar pada Tahun Anggaran 2020 lalu. Karena selama ini belum ada tranparansi dan akuntabilitas publik, sehingga ketika warga masih membayar uang sekolah. Apakah SPP kemudian daftar ulang dan lainnya maka kemana Anggaran Dana BOS Kabupaten Gresik pada saat Pandemi Covid-19 tersebut. Karena, aneh para murid dan atau orang tua murid harus membeli pulsa sendiri. Serta tetap membayar uang SPP bulanan, dan daftar ulang dan lain sebagainya. (hsn)
