Gresik, Metrojatim.com –Dugaan Kasus – kasus Korupsi dan Penyelewengan Oknum Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Gresik, membuat GenPATRA laporkan hal tersebut, bersama Kelompok Peduli melaporkan ke Pemerintahan Pusat di Jakarta.
GenPATRA menindaklanjuti dengan membawa laporan dan data – data dugaan penyelewengan beberapa kasus pemerintahan di Kabupaten Gresik. Ali Candi Ketua GenPATRA bersama 2 orang pengurus lainnya berangkat ke Jakarta, pada Hari Senin Tanggal 29 Maret 2021.
Baca juga : Daring Beban Wali Murid Masa Pandemi, Kemana Dana BOS Gresik 70 M?
Ia menambahkan, beberapa kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Gresik yang banyak sekali, akan melaporkannya ke Jakarta, sebagai “Road Map” Genpatra. Tak luput juga terdapat dalam laporannya, atas proyek – proyek BUMN dan BUMD Gresik yg tidak mentaati aturan, maupun proyek yang tanpa penyertaan kajian Analisa Dampak Lingkungan atau Amdal, sehingga mengancam kelestarian lingkungan di Gresik.
Pantauan lapangan Metrojatim.com, terdapat Contoh riil melubernya lumpur selokan, di lokasi “Pengeboran pemasangan Pipa BGS – PDAM”, luberan lumpur cair keluar dari dalam tanah Pinggir Jalan, dekat Pom Bensin Sembayat Manyar Gresik (28/03/2021).
GenPATRA Sikapi Dan Laporkan Berbagai Kasus Di Gresik
Penyikapan atas beberapa dugaan korupsi atau penyelewengan anggaran, telah melaporkannya oleh Genpatra ke Penegak Hukum, yaitu antara lain Dugaan Tidak Transparannya Dana BOS Rp 70 milyar, Kontrak Kerja maupun Proyek Pipanisasi BGS – PDAM, Pengusutan Tuntas Kasus BPPKAD, OTT Suap Diskoperindag ke Inpektorat, serta dugaan beberapa proyek pembangunan di Gresik.
Sebelumnya, keprihatinan dan kepedulian GenPATRA telah dilakukan beberapa kali. Seperti melakukan Aksi Anti Proyek Pipanisasi BGS – PDAM Gresik di Sembayat Manyar Gresik. Serta Aksi Pengusutan Mafia Tanah beberapa Proyek BUMN dengan pihak Perusahaan Swasta.
Baca juga : GenPATRA Gresik Desak Kejari Usut Temuan BPK
Menurut Ali Candi, bahwa hasil aksi GenPATRA dan kajian lanjutan, serta hasil pengumpulan data – data. Dugaan penyelewengan proyek maupun anggaran negara, GenPATRA menindaklanjuti dengan melaporkan ke beberapa Kementerian RI di Jakarta.
Setelah beberapa aksi GenPATRA, Metrojatim.com mencoba menemui Instansi Pemerintahan Kabupaten Gresik. Seperti ke PDAM Kabupaten Gresik, BPPKAD, Dinas Sosial, kemudian ke Dinas PU, juga ke Dinas Pendidikan. Namun tidak dapat menemui pejabat terkait di dinas – dinas terkait. Pegawai selalu menyampaikan alasan klasik, yakni selalu Kepala Dinas keluar dinas. Bahkan beberapa tidak bisa memberikan informasi berkaitan dengan kasus yang GenPATRA protes. (hsn)
