Gresik, Metrojatim.com – Proyek Pipanisasi BGS – PDAM Kabupaten Gresik seakan tak lekang oleh masalah. Sebab, bukan hanya pipa yang terpendam akan tetapi juga terkubur keluh kesah kompleksitas persoalan yang tak kunjung usai. Sampai kapan akan tutup mata?
Senin lalu (22/02) Warga dan Elemen Pemuda, serta Aliansi Peduli Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, melakukan Aksi Menolak Proyek Pipanisasi atau Pemasangan Pipa di Ruas Jalan Raya Sembayat, karena tanpa sosialisasi dan musyawarah dengan pihak Warga dan atau Tokoh – tokoh Desa Sembayat. Terkesan ada pemaksaan pemasangan pipa tersebut, pada sepanjang Ruas Jalan Raya Sembayat sekitar Balai Desa, maupun menuju Jembatan Tanggok Manyar.
Proyek Pipanisasi BGS – PDAM ini, memang strategis dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi JIIPE, karena di dalam JIIPE ada banyak perusahaan, maupun pula bagi PT Pelindo Gresik yang mengelola Pelabuhan Gresik. Hal ini dikarenakan air di sekitar JIIPE ataupun sekitar Manyar Gresik, merupakan air tanah serta pula dari sungai. Maka kebanyakan sungai dan air tanah di sekitar JIIPE merupakan air payau atau bercampur dengan air laut, sehingga kurang layak dikonsumsi, namun cocok untuk tambak dengan ternak ikan jenis tertentu.
Maka Pemasangan Pipa BGS – PDAM ke JIIPE, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air bersih dan tawar. Hal ini dikarenakan pula, pihak Menejemen JIIPE atau berbagai perusahaan yang ada di dalam JIIPE saat ini menggunakan “Air Olahan yang melalui Sistem RO atau Pemurnian Air Laut atau Payau, menjadi Air Tawar”. Sistem RO pengolahan air dalam JIIPE biayanya lumayan mahal, sehingga dengan air dari BGS akan mengurangi biaya pengolahan, maupun operasional penyertanya. Untuk pengolahan Air di JIIPE, bisa di lihat dalam blok online resmi milik JIIPE.
Menejer Suplay dan Operasional Lapangan PT Gemilang bernama Tiat, serta PT Gemilang ini merupakan Subkon PPKTI atau Konsorsium PT PP – BUMN bersama PT KTI yang memegang proyek pelaksanaan pipanisasi terkait. Tiat pernah menyampaikan ke awak media (04/2020), bahwa Air dari BGS yang kemudian di salurkan ke JIIPE dan Pelindo Gresik, volumenya sekitar 1000 liter/detik, untuk memenuhi kebutuhan air di JIIPE. Karena dalam hal ini pula, dalam Kawasan JIIPE sudah diproses pembangunan Perusahaan Freeport atau Smelter pemurnian Tembaga, Emas, dan Bahan Tambang dari Freeport Papua.
Sementara itu seorang pegawai bagian pengawas di proyek pemasangan Pipa BGS – PDAM di depan JIIPE yang mengaku bernama Dodo, pernah menyampaikan ke awak media, bahwa dia bagian pengawas pekerja untuk pemasangan pipa terkait. Memang nantinya pipa akan masuk ke JIIPE kemudian menyambung lanjutan ke Pelindo Gresik, melalui daerah Manyar Komplek/Manyarrejo, kemudian lewat Jalan Raya di Desa Sukomulyo dan Desa Roomo, kemudian ke Kelurahan Tlogopojok selanjutnya ke Pelabuhan Gresik (Agustus 2020).
Dalam Blog Resmi JIIPE, kawasan Perusahaan Pemurnian/Smelter Freeport Indonesia di Gresik ini, berada pada lahan seluas 100 hektar, kemudian support lahan sekitar 120 hektar (lihat : www.jiipe. com/ home, dan Galery JIIPE). Persoalan yang muncul dalam pemasangan Pipanisasi BGS – PDAM ini, bahwa di Desa Sembayat Manyar Gresik, tanpa ada sosialisasi dan musyawarah desa, maupun kecamatan yang merupakan lanjutan Proyek Pipa dari Kecamatan Bungah tersebut. Karena banyak masalah yang muncul di Bungah, saat pemasangan pipa, maka menimbulkan gejolak di masyarakat, serta resistensi di Desa Sembayat.
Selain itu temuan di Desa Sukomulyo dan Desa Roomo di Sepanjang Jalan Raya Sukomulyo – Roomo Manyar, pipa terkait akan dilewatkan saluran air atau dranaise pinggir jalan, sehingga potensi banjir akan terjadi. Kemudian di Jalan Raya Deandles atau Sukomulyo di sekitar Perusahaan Mie Sedaap, terjadi kenaikan (Menggelembung) jalanan atau sebagian ruas jalan terkait terangkat, sejak adanya proyek penanaman Pipa BGS – PDAM. Sehingga akan ada ancaman kerusakan lingkungan, maupun mengancam keselamatan publik di sekitar Sembayat, maupun Sukomulyo sampai ke Pelindo Gresik atau Pelabuhan Gresik.
Maka apabila Proyek Pipanisasi BGS – PDAM ini tetap dilanjutkan, tanpa disertai evaluasi proyek saat di Bungah, serta adanya kajian Amdal yang memadai, maka potensi kerusakan lingkungan, gangguan lalu lintas, keselamatan publik, kerugian material dan fasilitas, serta jangka waktu pelaksanaan juga akan molor. Padahal Menteri BUMN Erick Tohir sejak awal Pandemi Covid-19, telah mencanangkan BUMN Peduli, namun CSR dan Kompensasi di Bungan, kemudian saat ini di Sembayat, Sukomulyo, dan Roomo, belum ada info yang memadai, bahkan disinyalir “ada dugaan penyelewengan”. (hns)
